Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan, Ini Solusi Tuntas Menanganinya

Ilustrasi (sindonews)

Beritaislam - Kenaikan harga selalu terjadi setiap tahun dengan siklus yang sama yaitu menjelang Ramadan dan hari raya lainnya. Padahal, pangan adalah kebutuhan pokok utama masyarakat. Seharusnya, siklus yang meresahkan warga ini mampu dihilangkan negara dengan menyediakan pasokan yang memadai dan menghilangkan semua distorsi pasar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah mengaku banyak menerima laporan warga khususnya ibu-ibu yang mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di pasaran. Bahkan ada beberapa komoditas pangan yang kini harganya sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) seperti beras medium.

"Sampai ada yang mengeluhkan 'Waduh ayeuna mah nyayur kangkung ga cukup Rp10.000. Harga kangkung 2 ikat itu Rp5.000 tapi bumbu-bumbu lainnya mahal. Apalagi masalah beras sedang ramai diperbincangkan sebab beras medium harganya diatas HET dan ini menjadi sorotan kita bersama," kata Nunung, saat menjadi narasumber OPSI di Radio PRFM Bandung, Rabu, 15 Februari 2023.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya di Bandung tidak jauh berbeda dari tahun tahun sebelumnya, dimana tentu saja tidak menyasar pada solusinya itu sendiri agar kenaikan harga tidak berulang kali terjadi dan pendistribusian dapat merata.

Dilansir dari Bandung.go.id, Pasar Murah digelar untuk membantu masyarakat dan juga membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menekan inflasi. Hal itu berkat kolaborasi antara TP PKK Kota Bandung dengan PT Wagros Digital Indonesia, sebuah start up yang bergerak di bidang perdagangan khsususnya sembako.

Ketua TP PKK Kota Bandung Yunimar mengungkapkan, selain menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, Pasar Murah ini juga dalam upaya membantu Pemkot Bandung menurunkan angka inflasi.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang juga turut hadir pada acara tersebut mengatakan, Pasar Murah sedang dan akan dilakukan di 151 kelurahan secara terjadwal.

Sementara itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung meluncurkan Beras Medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) jelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2023.

Total sebanyak 750 ton beras medium SPHP ini digelontorkan Disdagin ke seluruh pasar di Kota Bandung jelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Disdagin mendistribusikan beras medium SPHP ke pasar-pasar di Kota Bandung bertujuan menekan harga salah satu bahan pokok tersebut agar tidak terus naik jelang Ramadhan.

Sehingga dengan adanya upaya tersebut, Disdagin memastikan stok beras di Kota Bandung jelang Ramadhan 2023 dalam kondisi aman dan mencukupi. (Pikiran Rakyat, 14/02/2023)

Kapitalisme Ciptakan Distorsi Pasar

Negara yang mengadopsi sistem kapitalisme kerap fokus pada produksi dan mengabaikan distribusi. Sistem ini menjadikan harga sebagai satu-satunya pengendali distribusi. Artinya, setiap orang diperlakukan sama dan dipaksa berjuang bersama untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara membeli. Tidak ada mekanisme lain kecuali dengan cara membeli.

Faktanya, setiap orang tidak memiliki akses yang sama terhadap bahan pangan. Orang miskin tentu akan kesulitan mengakses pangan jika harga menjadi pengendali satu-satunya. Apalagi orang cacat yang untuk bekerja saja mereka tak mampu. Namun, ini adalah realitas sistem pasar bebas yang tak menghendaki campur tangan negara dalam distribusinya. Wajar saja distribusi pangan menjadi buruk.

Realitas lain dalam mekanisme pasar bebas adalah selalu terjadi masalah distorsi pasar yang akan menyebabkan ada pihak-pihak yang terzalimi dan pihak yang menzalimi. Sedangkan distorsi pasar dapat terjadi jika ada pihak yang ingin menguasai pasar dan menutup peluang dari pelaku-pelaku pasar yang lain untuk masuk ke dalamnya.

Peran Negara dalam Menjamin Kebutuhan Warga

Islam memosisikan negara sebagai pengatur urusan umat, bukan sekadar regulator yang memfasilitasi korporasi berjual beli dengan rakyat. Pemerintah wajib menjamin seluruh kebutuhan umat dan melindunginya dari segala macam bahaya, termasuk disrupsi pasar. Peran distribusi yang utama justru ada di tangan pemerintah.

Jika ada individu-individu yang membutuhkan pangan dan tidak mampu mengaksesnya lantaran miskin atau cacat atau lainnya, atau tidak ada satu pun kerabat yang mampu memenuhi nafkah mereka, maka negara akan hadir dan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Bukan hanya pangan, tapi seluruh kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, semuanya dijamin oleh negara.

Selain itu, negara wajib memastikan mekanisme pasar sesuai dengan syariat. Kuncinya adalah penegakan hukum ekonomi Islam terkait produksi, distribusi, perdagangan, dan transaksi. Negara wajib menghilangkan distorsi pasar seperti penimbunan, penaikan atau penurunan harga yang tidak wajar untuk merusak pasar, penipuan, rekayasa dalam permintaan dan penawaran, pasokan barang, tekanan dan keterpaksaan, dan sebagainya dari kedua belah pihak.

Peran Negara dalam Menciptakan Keadilan Pasar

Dilansir dari Muslimahnews, Islam telah memerinci peran negara dalam menjaga terwujudnya perdagangan yang sehat. Pertama, larangan ta’sir (taksir). Ini adalah larangan bagi pemerintah untuk mematok harga, baik harga batas atas (ceiling price), maupun harga batas bawah (floor price). Alasannya, karena akan menyebabkan kezaliman pada penjual atau pembeli. Sementara, Islam melindungi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dengan bersamaan.

“Orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.'” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani)

Kedua, operasi pasar. Baitulmal akan bertindak sebagai penjaga harga di pasar dengan operasi pasar. Ketika terjadi panen raya, suplai yang melimpah akan menyebabkan harga mengalami penurunan (deflasi). Maka, pemerintah cukup memborong barang-barang tersebut dengan harga yang mendekati harga pasar, kemudian menyimpannya di gudang Baitulmal. Pemborongan oleh pemerintah ditujukan untuk persediaan ketika nanti memasuki musim paceklik, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga (inflasi). Pemerintah dapat melepaskannya agar suplai bertambah. Sehingga, harga tidak terlalu tinggi dan pihak produsen juga tidak terlalu dirugikan.

Ketiga, tidak perlu ada pungutan pajak. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam tidak perlu memungut berbagai pajak beserta turunan-turunannya. Misalnya pajak penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pajak impor, pajak ekspor, bea materai, dan lain-lain yang memberatkan pelaku pasar. Sungguh, peran negara yang dominan dan berpihak pada umat akan membuat rakyat sejahtera. Sebab, negara telah menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Umat akan menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk tanpa dibebani ketakutan tak mampu membeli bahan makanan. Sungguh, hanya syariat Islam yang mampu mewujudkan ketenangan di bulan Ramadan. Wallahua'lam

[news.beritaislam.org]